Masyarakat Madani - PKN

MASYARAKAT MADANI

A. Pengertian Masyarakat Madani

     Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.

B. Karakteristik Masyarakat Madani

     1. Free Public Sphere (Ruang Publik yang Bebas), yaitu masyarakat memilih hak akses penuh terhadap setiap publik, yaitu berhak dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.

     2. Demokrasi, yaitu proses dimana anggotanya menyadari akan hak-hak & kewajibannya dalam menyuarakan pendapatnya  dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya.

     

     3. Toleransi, yaitu sikap paling menghargai dan menghormati pendapat serta aktifitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain.

    4. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat  yang majemuk disertai dengan sikap tulus.

    5. Social Justice (Keadilan Sosial), yaitu keseimbangan dan pembagian antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.

    6. Partisipasi Sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi maupun intervensi penguasa atau pihak lain.

    7. Supremasi Hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terjadinya keadilan.

C. Proses Menuju Masyarakat Madani

     a. Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian.

     b. Meningkatkan kesadaran hukum melalui berbagai media sosialisasi politik.

     c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

     d. Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan keadilan sosial.

     e. Meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai kegiatan.

     f. Pengembangan media komunikasi politik di berbagai lingkungan.

D. Kendala yang Dihadapi Menuju Masyarakat Madani

1. Masih rendahya minat partisipasi warga terhadap kehidupan politik.
2. Masih kurangnya sikap toleransi.
3. masih kurangnya kesadaran individu dalam keseimbangan dan pembagian antara hak dan kewajiban.
4. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata.
5. Masih rendahnya pendidikan politik.
6. Kondisi ekonomi yang belum stabil.
7. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas.
8. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dala jumlah yang besar.
9. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi.